Pasal 11

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan diklat calon TKI dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala dinas provinsi, dan Kepala dinas kabupaten/kota sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lembaga, instruktur, program, dan penyelenggaraan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui perencanaan, bimbingan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian.