Pasal 14

(1) Bagi provinsi hasil pemekaran yang belum mempunyai dewan pengupahan provinsi, Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 untuk sektor tertentu dapat menggunakan Upah Minimum sektoral provinsi pada provinsi induk sepanjang sektornya sama atau disepakati antara organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan. (2) Sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).