Pasal 12

(1) Pengawasan PBBR sektor ketenagakerjaan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan PBBR sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas perizinan sektor ketenagakerjaan dengan melibatkan Pengawas Ketenagakerjaan. (3) Tim pengawas perizinan sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.