Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.