Pasal 21

(1) Biaya operasional BP DAU dibebankan pada: a. hasil pengelolaan dan pengembangan DAU; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agama; dan/atau c. bantuan yang halal dan tidak mengikat dari masyarakat. (2) Biaya operasional BP DAU yang dibebankan pada hasil pengelolaan dan pengembangan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Ketua/Penanggung Jawab BP DAU sesuai kebutuhan yang wajar dengan mempertimbangkan aspek manfaat, efektivitas, dan efisiensi. (3) Biaya operasional BP DAU yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya: a. belanja pegawai; dan b. belanja barang dan jasa. (4) Biaya operasional BP DAU yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.