Pasal 8

Biaya operasional haji di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, paling sedikit dipergunakan untuk:

1. akomodasi petugas kloter di embarkasi;

2. akomodasi PPIH di embarkasi;

3. konsumsi petugas kloter di embarkasi;

4. konsumsi PPIH di embarkasi;

5. operasional asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;

6. pemeliharaan asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;

7. langganan daya dan jasa asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;

8. operasional PPIH tingkat pusat;

9. operasional PPIH embarkasi;

10. operasional PPIH embarkasi antara;

11. operasional kantor wilayah kementerian agama provinsi;

12. operasional kantor kementerian agama kabupaten/kota;

13. operasional kantor urusan agama (KUA) kecamatan;

14. peningkatan fasilitas asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;

15. pengembangan asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;

16. rehabilitasi asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;

17. operasional infrastruktur sistem keuangan;

18. penguatan tata kelola asrama;

19. pembinaan dan bimbingan Jemaah haji dan petugas haji;

20. operasional Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT);

21. pemeliharaan SISKOHAT;

22. sewa jaringan untuk SISKOHAT;

23. jasa konsultan;

24. pendataan dan penataan aset barang milik haji;

25. pengadaan sarana pendukung pelayanan haji;

26. sosialisasi dan iklan layanan masyarakat melalui media elektronik, media cetak, internet, dan tatap muka;

27. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan BPIH;

28. penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman;

29. penyiapan pelaksanaan transportasi udara dan perlindungan Jemaah haji;

30. Media Center Haji;

31. sistem informasi pelaksanaan haji;

32. pengendalian penyelenggaraan ibadah haji;

33. koordinasi penyelenggaraan ibadah haji;

34. monitoring penyelenggaraan ibadah haji;

35. evaluasi penyelenggaraan ibadah haji;

36. operasional penyelenggaraan haji;

37. pengendalian penyelenggaraan haji; dan

38. pelaporan penyelenggaraan ibadah haji.