Pasal 7

(1) Kerja sama dapat ditandatangani oleh pejabat lain yang berwenang atau yang ditunjuk sesuai dengan lingkup tugasnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal kerja sama ditandatangani oleh pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertakan dengan surat keterangan yang memberikan kewenangan kepada pejabat tersebut untuk menandatangani kerja sama yang dikeluarkan oleh pimpinan instansinya. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk: a. surat perintah; b. surat penugasan; c. surat kuasa; d. kewenangan yang diberikan oleh suatu akta otentik; atau e. surat penunjukan lainnya.