Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kewaspadaan dini terhadap tindak pidana perdaganganan orang adalah kemampuan komprehensif untuk mengantisipasi gejala yang mengarah kepada praktek-praktek perdagangan orang.
2. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan pemaksaan, penindasan menggunakan ancaman, kekerasan, penyiksaan, penculikan, penyekapan, pembiusan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memberi kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau beresiko mengakibatkan orang tereksploitasi.