Pasal 9

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2007 yang telah diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari sebanyak 81 LKKL, 16 LKKL mendapat opini “wajar tanpa pengecualian (WTP)” atau unqualified, 31 LKKL mendapat opini “wajar dengan pengecualian (WDP)” atau qualified, 33 LKKL mendapat opini “tidak menyatakan pendapat (TMP)” atau disclaimer, dan 1 LKKL mendapat opini “tidak wajar (TW)” atau adverse. Rincian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKKL Tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

Tahun 2007 Tahun 2006 No Kementerian Negara/Lembaga WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW Majelis Permusyawaratan Rakyat

X

X

Dewan Perwakilan Rakyat

X

X

Badan Pemeriksa Keuangan X

X

Mahkamah Agung

X

X

Kejaksaan Agung

X

X

Sekretariat Negara *)

X

Kepresidenan *)

X

8. Wakil . . .

Tahun 2007 Tahun 2006 No Kementerian Negara/Lembaga WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW Wakil Presiden *)

X

Departemen Dalam Negeri

X

X

Departemen Luar Negeri

X

X

Departemen Pertahanan

X

X

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

X

X

Departemen Keuangan

X

X

Departemen Pertanian

X

X

Departemen Perindustrian

X

X

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

X

X

Departemen Perhubungan

X

X

Departemen Pendidikan Nasional

X

X

Departemen Kesehatan

X

X

Departemen Agama

X

X

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

X

X

Departemen Sosial

X

X

Departemen Kehutanan

X

X

Departemen Kelautan dan Perikanan

X

X

Departemen Pekerjaan Umum

X

X

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

X

X

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

X

X

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

X

X

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

X

X

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara X

X

Kementerian Negara Riset dan Teknologi

X

X

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

X

X

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

X

X

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

X

X

35. Kementerian . . .

Tahun 2007 Tahun 2006 No Kementerian Negara/Lembaga WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

X

X

Badan Intelijen Negara X

X

Lembaga Sandi Negara

X

X

Dewan Ketahanan Nasional X

X

Badan Pusat Statistik

X

X

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

X

X

Badan Pertanahan Nasional

X

X

Perpustakaan Nasional

X

X

Departemen Komunikasi dan Informatika

X

X

Kepolisian Negara Republik Indonesia

X

X

Bagian Anggaran 061 - Cicilan Bunga Utang X

X

Bagian Anggaran 062 - Subsidi dan Transfer

X

X

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

X

X

Lembaga Ketahanan Nasional X

X

Badan Koordinasi Penanaman Modal

X

X

Badan Narkotika Nasional

X

X

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

X

X

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

X

X

Bagian Anggaran 069 - Belanja Lain-Lain

X

X

Bagian Anggaran 070 - Dana Perimbangan

X

X

Bagian Anggaran 071 - Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

X

X

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

X

X

57. Badan . . .

Tahun 2007 Tahun 2006 No Kementerian Negara/Lembaga WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW Badan Meteorologi dan Geofisika

X

X

Komisi Pemilihan Umum

X

X

Mahkamah Konstitusi X

X

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan X

X

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

X

X

Badan Tenaga Nuklir Nasional

X

X

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

X

X

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

X

X

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

X

X

Badan Standardisasi Nasional

X

X

Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional

X

X

Lembaga Administrasi Negara X

X

Arsip Nasional Republik Indonesia

X

X

Badan Kepegawaian Negara

X

X

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

X

X

Departemen Perdagangan

X

X

Kementerian Negara Perumahan Rakyat X

X

Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

X

X

Komisi Pemberantasan Korupsi X

X

Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias X

X

Dewan Perwakilan Daerah

X

X

Bagian Anggaran 096 - Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri

X

X

79. Bagian . . .

Tahun 2007 Tahun 2006 No Kementerian Negara/Lembaga WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW Bagian Anggaran 097 - Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri X

X

Bagian Anggaran 098 - Penerusan Pinjaman

X

X

Bagian Anggaran 099 - Penyertaan Modal Negara X

X

Komisi Yudisial X

X

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana **)

X

JUMLAH

Keterangan: *) Pada tahun 2007, Bagian Anggaran Kepresidenan dan Bagian Anggaran Wakil Presiden tergabung dalam Bagian Anggaran Sekretariat Negara **) Pada tahun 2006, Laporan Keuangan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana belum diberi opini pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan