Pasal 21

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri di tanda tangani. (2) Pemberlakuan pembayaran kembali Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 4, diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal keputusan pengadilan ditetapkan.