Peraturan Menteri Nomor pm86 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(1) ULP wajib dibentuk pada setiap Kantor Pusat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pembentukan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri. (3) Untuk Kantor UPT, dapat membentuk ULP dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja, yang pembentukannya oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri. (4) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi volume, besaran dana dan jenis kegiatan, serta mempertimbangkan efesiensi dan efektivitas proses pengadaan. (5) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), merupakan unit organisasi non struktural di lingkungan masing- masing Kantor Pusat maupun UPT, yang bertugas untuk menangani pengadaan barang/jasa Pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 2. Ketentuan Pasal 4, ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

(1) ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menangani pemilihan calon penyedia barang/jasa di lingkungan Kantor Pusat yang bersangkutan. (2) ULP pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), menangani pemilihan calon penyedia barang/jasa pada UPT yang bersangkutan, serta dapat menangani UPT/satuan kerja terdekat. (3) Dalam hal Unit Pelakasana Teknis tidak memiliki Sumber Daya untuk membentuk ULP atau diangggap tidak efisien untuk membentuk ULP maka dapat menggunakan ULP yang terdekat dengan wilayah kerjanya. (4) Dalam hal ULP sudah terbentuk, PPK menyerahkan paket-paket pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa kepada ULP. (5) Pemilihan calon penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah ULP menerima paket-paket pengadaan barang/jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (6) PPK menyampaikan paket pengadaan barang/jasa kepada ULP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pengumuman lelang/seleksi, yang dilengkapi dengan data dukung sekurang- kurangnya : a. Kerangka Acuan Kerja/KAK; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa dan Gambar (jika ada); c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan d. Rancangan Kontrak. (7) Pemilihan calon penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pokja ULP. 3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 4a, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 4a Bagan Alur penyampaian paket pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 4. Ketentuan Pasal 5 huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), ditempatkan pada : a. Biro Umum untuk ULP di Sekretariat Jenderal; b. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk ULP di Inspektorat Jenderal; c. Sekretariat Direktorat Jenderal untuk ULP di Direktorat Jenderal; d. Sekretariat Badan untuk ULP di Badan-Badan; e. Bagian Umum/Tata Usaha untuk ULP yang dibentuk di UPT. 5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), huruf n diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

(1) Ruang lingkup tugas Kepala ULP meliputi : a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP; c. menyusun program kerja dan anggaran ULP; d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait; f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; g. MENETAPKAN Pokja ULP; h. menugaskan anggota Pokja ULP sesuai dengan beban kerja masing-masing; i. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota ULP kepada Pejabat Eselon I terkait; j. mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan; k. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait; l. mengusulkan penetapan peringkat teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait; m. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait; dan n. menerima laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pokja ULP; (2) Dalam mengusulkan Anggota Pokja ULP, Kepala ULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak Anggota Pokja ULP. (3) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP. 6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), huruf h diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

(1) Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi : a. melakukan kaji ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja/KAK, spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket pengadaan barang/jasa yang akan dilelang/seleksi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK, melalui Kepala ULP; c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan MENETAPKAN dokumen pengadaan; d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab Sanggah; e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri, untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), melalui Kepala ULP; f. mengusulkan penetapan peringkat teknis kepada Menteri, untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), melalui Kepala ULP; g. MENETAPKAN pemenang untuk :

1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); h. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK dengan tembusan Kepala ULP, sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP; j. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan k. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP. (4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP. 7. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pengangkatan Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Kelompok Fungsional Pengadaan, diangkat melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pejabat Pengelola Kepegawaian, KPA dan Inspektorat Jenderal. (3) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh : a. Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal; b. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal; c. Sekretariat Direktorat Jenderal untuk Direktorat Jenderal; d. Sekretariat Badan untuk Badan-badan. (4) Usulan calon Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Kelompok Fungsional Pengadaan UPT, dikoordinasikan oleh Bagian Umum/Tata Usaha UPT. (5) Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota Pokja ULP dilaksanakan oleh Kepala ULP.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Oktober 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id