Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan di bidang penataan direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas badan usaha milik negara dan anak perusahaan/perusahaan patungan, pengelolaan manajemen talenta badan usaha milik negara, penataan sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN sebagai calon direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, indikator kinerja direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, pemberian

penghargaan dan sanksi, remunerasi direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas dan hubungan industrial badan usaha milik negara serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) badan usaha milik negara; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas badan usaha milik negara dan anak perusahaan/perusahaan patungan, pengelolaan manajemen talenta badan usaha milik negara, penataan sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN sebagai calon direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, indikator kinerja direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, pemberian penghargaan dan sanksi, remunerasi direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas dan hubungan industrial badan usaha milik negara serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) badan usaha milik negara; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas badan usaha milik negara dan anak perusahaan/perusahaan patungan, pengelolaan manajemen talenta badan usaha milik negara, penataan sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN sebagai calon direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, indikator kinerja direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, pemberian penghargaan dan sanksi, remunerasi direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas dan hubungan industrial badan usaha milik negara serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) badan usaha milik negara.