Pasal 9

(1) Menteri berwenang: a. mengajukan prakarsa penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, Keputusan PRESIDEN, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri; dan b. MENETAPKAN Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. (2) Menteri dapat memberikan kewenangan penandatanganan Keputusan Menteri kepada Sekretaris Jenderal yang ditandatangani atas nama Menteri.