Peraturan Menteri Nomor per-16-men-2011 Tahun 2011 tentang ANALISIS RISIKO IMPORTASI IKAN DAN PRODUK PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan adalah penilaian terhadap potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya, risiko bahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, kesehatan manusia, dan kelangsungan usaha perikanan yang mungkin ditimbulkan dari importasi ikan dan produk perikanan.

2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

3. Produk perikanan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.

4. Hama dan penyakit ikan berbahaya adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, dan kemungkinan membahayakan kesehatan manusia.

5. Office International des Epizooties, yang selanjutnya disingkat OIE, adalah Badan Kesehatan Hewan Dunia.

6. Jenis ikan berbahaya adalah jenis ikan tertentu yang berasal dari luar wilayah Negara Republik INDONESIA yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungan, dan manusia.

7. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

9. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya, melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, kesehatan manusia, dan kelangsungan usaha perikanan dari risiko bahaya yang mungkin ditimbulkan dari importasi ikan dan produk perikanan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. obyek analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan; dan b. pelaksanaan analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan.

(1) Obyek analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan dibedakan berdasarkan negara asal yaitu: a. negara bukan anggota OIE; dan b. negara anggota OIE. (2) Obyek analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan yang berasal dari negara bukan anggota OIE, meliputi a. ikan; dan/atau b. produk perikanan. (3) Obyek analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan yang berasal dari negara anggota OIE, meliputi: a. jenis atau strain/varietas ikan baru; b. produk perikanan baru; c. jenis ikan berbahaya; d. ikan dan produk perikanan dari negara asal yang memiliki penyakit baru; dan/atau e. ikan dan produk perikanan dari negara asal yang sedang terkena wabah; (4) Pemasukan obyek analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan yang berasal dari negara anggota OIE ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA untuk pertama kali dari negara asal wajib dilakukan analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan.

(1) Setiap orang yang akan memasukkan obyek analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke wilayah Negara Republik INDONESIA wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal yang memuat: a. identitas pemohon;

b. nama obyek; c. ukuran dan jumlah/volume; d. tujuan importasi; e. negara asal obyek; dan f. rencana negara transit. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan dokumen yang memuat: a. informasi sejarah: b. informasi biologi; c. informasi sosial dan ekonomi; dan d. informasi lingkungan. (3) Informasi tentang sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. spesifikasi; b. asal-usul; c. silsilah; dan d. hasil introduksi dan perkembangannya di negara lain. (4) Informasi tentang biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. sifat; b. makanan dan kebiasaan makan; c. reproduksi; d. bentuk rekayasa teknologi; e. pertumbuhan (growth); f. hama dan penyakit; dan g. sejarah dan sebaran penyakit. (5) Informasi tentang sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. pemanfaatan ikan dan produk perikanan di negara asal; dan b. nilai ekonomi ikan dan produk perikanan. (6) Informasi tentang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. habitat; b. deskripsi sumber asal ikan dan produk perikanan; dan c. deskripsi lingkungan pengolahan, untuk produk perikanan. (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang di negara asal.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan. (2) Apabila permohonan lengkap, Direktur Jenderal meneruskan kepada Tim Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan untuk dilakukan analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan. (3) Apabila permohonan tidak lengkap, maka Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan penolakan analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan, disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

a. identifikasi bahaya (hazard identification); b. penilaian risiko (risk assesment); c. pengelolaan risiko (risk management); dan d. komunikasi risiko (risk communication). (2) Identifikasi bahaya (hazard identification) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya, bahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, kesehatan manusia, serta kelangsungan usaha perikanan. (3) Penilaian risiko (risk assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya, risiko bahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, kesehatan manusia, dan kelangsungan usaha perikanan yang mungkin timbul baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, meliputi: a. penilaian pengeluaran (release assessment); b. penilaian pendedahan (exposure assessment); c. penilaian konsekuensi (consequence assessment); dan d. estimasi risiko (risk estimation). (4) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk meminimalkan risiko terhadap potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya dan bahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, kesehatan manusia, serta kelangsungan usaha perikanan, meliputi: a. evaluasi risiko (risk evaluation); b. evaluasi pilihan (option evaluation); c. implementasi (implementation); dan d. pemantauan dan kaji ulang (monitoring and review). (5) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk menjaring informasi dan pendapat secara transparan dari pihak-pihak yang berkepentingan selama proses analisis risiko, dengan mengomunikasikan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengelolaan risiko yang diusulkan kepada pemohon, pengambil keputusan, dan pihak-pihak yang berkepentingan di negara tujuan dan negara asal. (6) Analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian ilmiah, dan apabila diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan dan/atau pengujian laboratorium di negara asal. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Tim Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan setiap 6 (enam) bulan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan terhadap setiap obyek analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan kepada Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan pemberitahuan kemajuan pelaksanaan analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan kepada pemohon.

(1) Tim Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan lengkap, menyampaikan hasil analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan kepada Direktur Jenderal.

(2) Hasil analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan sesuai dengan obyek yang dianalisis. (3) Dokumen analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain memuat: a. hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengelolaan risiko; dan b. kesimpulan analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan yang berupa:

1. pelarangan pemasukan;
2. penundaan pemasukan;
3. persetujuan pemasukan dengan persyaratan; atau 4) persetujuan pemasukan. (4) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima dokumen hasil analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan, menerbitkan Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan yang menyatakan: a. pelarangan pemasukan; b. penundaan pemasukan; c. persetujuan pemasukan dengan persyaratan; atau d.persetujuan pemasukan. (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan ringkasan hasil analisis dan dibuat dengan menggunakan form sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Masa berlaku Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan yang menyatakan persetujuan pemasukan dengan persyaratan atau persetujuan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan Pasal 9 ayat (4) huruf d untuk digunakan sebagai salah satu syarat mendapatkan Izin Pemasukan adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkan.

Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Produk yang berkaitan dengan ikan dan produk perikanan yang memiliki potensi bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya, membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, kesehatan manusia, dan kelangsungan usaha perikanan wajib dilakukan analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 444