Pasal 23

(1) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.