Pasal 26

(1) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern yang berindikasi menimbulkan kerugian negara dilimpahkan kepada tim penyelesaian kerugian negara Kementerian. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penyelesaian kerugian negara Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.