Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. b. Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.