Peraturan Menteri Nomor p-49-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 4/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA

1. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara yang selanjutnya disebut HPHTI-S adalah hak sementara yang diberikan kepada perusahaan swasta dan atau perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Tanaman Industri, baik Pola Transmigrasi maupun swasta murni.
2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan ini berlaku juga bagi pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara Swasta Murni.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2009

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA