Peraturan Menteri Nomor p-102-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN (MEDEBEWIN) SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA BUPATI BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM (FOREST AND CLIMATE CHANGE)

Pedoman tentang Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (Forest And Climate Change) adalah sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini.

Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan wajib bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan penggunaan Dana Tugas Pembantuan Program Hutan dan Perubahan Iklim (Forest And Climate Change) Tahun 2015.

(1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas pembantuan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY.

RO HUKUM DRGANISASI, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : P.102/Menhut-II/2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN (MEDEBEWIN) SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA BUPATI BERAU,BUPATI MALINAU, DAN BUPAT KAPUAS HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM (FOREST AND CLIMATE CHANGE). I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Program Forest and Climate Change (ForClime) merupakan program kerjasama antara Pemerintah INDONESIA dan Pemerintah Jerman, sebagai bentuk rasa kepedulian dan tanggung jawab yang sangat tinggi kedua negara dalam merespon fenomena perubahan iklim, dimana dalam konteks ini sebagai upaya penanganan yang serius mengurangi emisi CO2 dari degradasi dan deforestasi hutan. Setelah melalui proses yang cukup panjang, perumusan rancangan Program ForClime modul kerjasama finansial (ForClime FC) dapat terselesaikan dan saat ini memasuki tahap pelaksanaan program, dengan target yang cukup ambisius, yaitu membangun setidaknya satu DA REDD+ di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau di Kalimantan Timur. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara- negara berkembang (reducing emission from deforestation and forestdegradation/REDD) telah lama menjadi satu fokus utama diskusi dannegosiasi di dunia untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Terminologi “REDD” muncul pertama kali pada tahun 2005 dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB pada Perubahan Iklim (UNFCCC). Deforestasi hutan tropis diperkirakan memberikan kontribusi sekitar 17% dari emisi tahunan GRK secara global. Penyertaan skema deforestasi dalam rezim perubahan iklim internasional merujuk pada sumber emisi, yang bagi negara berkembang juga dapat menjadi sumber pendanaan. Pembiayaan upaya-upaya REDD+ merupakan salah satu topik prioritas dalam agenda

di tahun 2011. Pelaksanaan pengembangan DA REDD+ merupakan kegiatan yang cukup sulit, dikarenakan REDD+ merupakan sebuah skema baru dan dalam pelaksanaannya nanti kemungkinan dihadapkan pada berbagai tantangan seperti jumlah pihak yang terlibat, status kawasan hutan

yang belum ditetapkan, ketidakpastian status hukum dalam konteks hak-hak karbon, serta kompleksitas dan rigiditas metodologi. Apabila semua tantangan ini dapat diatasi dan program dinyatakan sukses, tentu hal ini akan menjadi keberhasilan/prestasi tersendiri. Secara keseluruhan, jangka waktu pelaksanaan DA REDD+ akan berjalan selama kurang lebih 7 tahun, dengan jumlah pendanaan sebesar 20 juta Euro yang merupakan kontribusi pemerintah Jerman, serta 10% merupakan dana pendamping dari Pemerintah INDONESIA baik berupa in-cash maupun in-kind. Sebagai Program kerjasama, Pemerintah Jerman “menugaskan” pelaksanaan Program kepada Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW).Sedangkan pelaksana dari pemerintah INDONESIA adalah Kementerian Lngkungan Hidup dan Kehutanan, yang telah menugaskan Biro Perencanaan sebagaiProgramme Executing Agency (PEA) yang sekaligus sebagai pelaksanaProgram.Selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan/di tingkat kabupaten, Pelaksanaan Program ForClime FC dilakukan melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) kepada Pemerintah Kabupaten. B. Maksud dan Tujuan Program ForClime FC dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan di bidang perubahan iklim dalam konteks pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+). Dengan demikian, Program ini bertujuan untuk mengembangkan strategi-strategi konservasi hutan dan pengelolaan hutan lestari dalam rangka mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan dan meningkatkan perikehidupan masyarakat.

1. Target a. Ditetapkannya minimal 1 (satu) areal DA (Demonstration Activities) di setiap Kabupaten percontohan. b. Terlaksananya kegiatan investasi di areal DA di setiap Kabupaten percontohan. c. Tercapainya pengurangan emisi di setiap areal DA rata-rata sebesar 300.000 – 400.000 ton. CO2 selama jangka waktu Program. d. Setidaknya 80% dari kegiatan percontohan REDD+ mencapai dampak sosial-ekonomi yang positif pada tingkatan program/kelompok sasaran. e. Metode dan pendekatan REDD yang sukses diintegrasikan ke dalam strategi dan pedoman REDD+ nasional.

2. Lokasi Pelaksanaan DA REDD+ di tingkat lapangan dilaksanakan di 3 Kabupaten, yaitu Malinau di Kalimantan Utara, Kabupaten Berau di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. II. PELAKSANAAN PROGRAM A. Rancangan Program Program ForClime FC dilaksanakan berdasarkan karakteristik utama sebagai berikut:

3. Pendekatan berbasis kabupaten;

4. Menyiapkan kabupaten percontohan terpilih untuk pasar karbon nasional dan internasional;

5. Pemilihan kegiatan-kegiatan secara kompetitif yang sesuai;

6. Uji coba REDD+ bekerja sama dengan mitra-mitra program yang berbeda. Mitra-mitra program yang potensial mencakup instansi pemerintahan, masyarakat, LSM, sektor swasta. Tahapan pelaksanaan Program meliputi:

7. Tahap I (persiapan);

8. Tahap II (transisi antara persiapan dan implementasi);

9. Tahap III (implementasi). Dengan melaksanakan Program ini diharapkan dapat dibuktikan adanya manfaat (outcome) dari mekanisme REDD+ kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, dari pelaksanaan Program ini akan diperoleh tiga hasil (output), yaitu:

10. Langkah- langkah untuk mencapai kesiapan terdanai.

11. Program investasi dalam DA REDD+ terealisir.

12. Pembayaran insentif yang inovatif dan adil serta skema kompensasi terlaksana dan teruji. Secara rinci kerangka pikir/Log frame Program ForClime FC dapat dilihat pada Lampiran II. B.Pendekatan-Pendekatan Kerangka kerja REDD+ Program ForClime FC merujuk pada kerangka kerja baru perubahan iklim, yang mencakup upaya-upaya untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan

(REDD), ditambah serangkaian kegiatan konservasi hutan, pelaksanaan PHL, dan peningkatan cadangan karbon hutan. Kasus-kasus kegagalan dalam upaya perlindungan hutan di negara- negara berkembang termasuk di INDONESIA, antara lain dikarenakan lemahnya penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan tata pemerintahan, serta insentif yang tidak memadai. Dalam konteks ini maka Program REDD+ merupakan salah satu kesempatan yang baik untuk melindungi dan mengembalikan kondisi hutan, melalui penetapan rancangan, pelaksanaan, serta prioritas yang tepat. Pelaksanaan DA REDD+ Program ForClime dilakukan melalui pendekatan yang paralel dan saling melengkapi, meliputi:

1. Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lansekap hutan, misalnya melalui pengembangan pengelolaan hutan/Improved Forest Management (IFM) dan Afforestation and Reforestation (AR).
2. Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat melalui peluang peningkatan pendapatan yang berorientasi pada konservasi sumberdaya hutan, seperti agroforestry, hutan tanaman, dan pengembangan plot percontohan.
3. Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam MENETAPKAN perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring, serta memformalisasikan persetujuan/kesepakatan masyarakat setelah dilakukannya sosialisasi (informed consent).
4. Membantu memperjelas/klarifikasi atas hak-hak kepemilikan dan, atau penggunaan lahan, termasuk penguatan kemampuan untuk menyelesaikan masalah kepemilikan dan/atau penggunaan, dan batas-batasnya, uji coba resolusi konflik, serta kegiatan-kegiatan ombudsman.
5. REDD+ dan perhitungan karbon, misalnya penutupan lahan, cadangan karbon, additionality dan analisis ancaman, penetapan REL dan sistem MRV.
6. Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan termasuk pengaturan cara dan besaran alokasi pendapatan. Empat tema pendekatan pertama memerlukan kolaborasi secara intensif di lapangan, bekerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta pihak-pihak lainnya yang berada di dalam dan yang berdekatan/sekitar dengan areal percontohan/DA. Pendekatan yang kelima dan keenam memerlukan kemampuan teknis yang relatif tinggi sehingga membutuhkan dukungan dari luar kabupaten.

C.Pelaksanaan DA REDD+ 1.Rujukan/referensi Pelaksanaan Progam ForClime FC berpedoman pada pada 3 (tiga) kelompok rujukan/referensi, yaitu: a. Dokumen-dokumen perjanjian antara INDONESIA dan Jerman, meliputi financing agreement, dan separate agreement, minutes ofmeeting/Berita Acara Rapat yang dihasilkan dari berbagai misiKfW selama proses negosiasi, perancangan program awal, baik di tingkat nasional dan di tiga kabupaten, serta selama proses pelaksanaan. Disamping itu, hasil-hasil studi kelayakan menjadi rujukan dalam tahap persiapan. b. Peraturan-peraturan dan standar yang telah tersedia di INDONESIA, termasuk regulasi-regulasi terkait pengembangan DA REDD+, inventarisasi karbon hutan, pelaksanaan perdagangan karbon, pengelolaan keuangan, penganggaran, dan pengelolaan aset. c. Publikasi-publikasi yang diterbitkan oleh Verified Carbon Standard (VCS), yaitu suatu standar dan mekanisme pengembangan program karbon. Beberapa standar lainnya, seperti CCB, juga mungkin dapat/perlu diadopsi, tergantung penjanjian dan indikator-indikator lain untuk suksesnya program, selain untuk menurunkan emisi CO2. 2.Organisasi Pelaksana Pelaksanaan tugas pembantuan DA REDD+ di Kabupaten Malinau, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Bupati menujuk Dinas yang membidangi kehutanan sebagai satuan kerja (satker) pelaksanaan. Kepala Dinas/KPA membentuk Unit Pengelola Program Kabupaten/Distict Programme Management Unit(DPMU).Personil DPMU terdiri dari: a. Koordinator DPMU; b. Koordinator administrasi DPMU; c. Koordinator teknis DPMU; d. Tenaga Ahli/Tenaga Khusus/Tenaga Teknis/Staf pengelola keuangan dan administrasi; e. Tenaga Ahli/Tenaga Khusus/Tenaga Teknis/Staf pengelola teknis. Personil DPMU ditetapkan oleh Kepala Dinas/KPA. Selanjutnya, konsultan Program ForClime FC (GFA Consulting Group) serta personil Program FORCLIME TC GIZ mendukung dan membantu

sepenuhnya pelaksaan tugas khususnya pengelola anggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis, yang menjadi kesatuan dalamDPMU. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPMU wajib memperhatikan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Program/Programme Steering Committee (PSC). Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan program ForClime FC, disarankanBupati membentuk Kelompok Kerja (Pokja) daerah yang bertugas dan memiliki fungsi memberikan arahan kepada DPMU baik berupa kebijakan maupun strategi pelaksanaan pembangunan/pengembangan kegiatan-kegiatan percontohan yang didemonstrasikan (DA) REDD+. Pokja beranggotakan dari unsur-unsur pemangku kepentingan, baik instansi-instansi pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, lembaga mitra kerjasama internasional, masyarakat/kelompok masyarakat, dan sektor swasta. Selanjutnya, operasionalisasi Pokja dikoordinasikan oleh Bappeda atau Instansi pemerintah lain yang ditunjuk. 3.Kegiatan-Kegiatan Teknis Sebagaimana kesepakatan dalam Separate Agreement (SA) Program ForClime FC, kegiatan-kegiatan percontohan yang didemonstrasikan (DA) REDD+ akan dikembangkan dan diaudit di bawah Verified CarbonStandard (VCS). Namun demikian, dimungkinkan juga pada saatpelaksanaan nantinya, standar- standar lainnya juga diadopsi, misalnya CCB, Social Carbon, dll., untuk memperoleh manfaat tambahan (co-benefits) dari aspek biodiversitas dan sosial serta memperhatikan perkembangan pasar kredit karbon di masa yang akan datang. Setiap kegiatan percontohan (DA) dimungkinkan untuk menerapkan lebih dari satu standar. Hal ini dikarenakan implementasi program-program karbon hutan selalu berkembang. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini untuk terus mengikuti standar yang tersedia dan digunakan. Secara spesifik, kegiatan-kegiatan teknis yang potensial dikembangkan dalam kerangka implementasi mekanisme REDD+ adalah sebagaimana yang tertera pada lampiran III minutes of meeting KfW appraisal mission Februari/Maret 2009, yang ditanda- tangani tanggal 20 Mei 2009 oleh Pihak Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan KfW. a. Persiapan DA REDD+ Penentuan lokasi DA REDD+ mengacu pada calon lokasi yang

telah diperoleh dari hasil studi kelayakan di ketiga kabupaten seperti tercantum pada peta Lampiran III. Namun masih dimungkinkan calon lokasi DA lain yang diusulkan oleh Bupati sepanjang memenuhi kriteria DA.Petalokasi areal DA putaran pertama di ketiga kabupaten tercantum pada Lampiran IV. Sedangkan peta lokasi areal DA putaran kedua untuk Kabupaten Berau tercantum pada Lampiran V. Calon lokasi areal DA putaran ke dua di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau masih dalam proses pengkajian pelingkupan (scooping) dan akan diusulkan tahun 2015. Calon lokasi DA putaran dua tersebut difokuskan pada lokasi-lokasi yang berada di dalam kawasan hutan. Kajian pelingkupan persiapan DA antara lain mencakup aspek berikut tetapi tidak terbatas: a) Aspek informasi bio dan geo fisik; b) Aspek sosial; c) Pola-pola penggunaan lahan; d) Pengelolaan hutan; e) Pemeriksaan status hukum lokasi/areal; f) Identifikasi pendukung program potensial; g) Identifikasi penyebab dan pemicu/agen degradasi dan deforestasi; h) dll. Seluruh hasil kajian pelingkupan dicatat serta didokumentasikan secara tertib, cermat, dan terstrukur dalam bentuk laporan. Sebagian atau seluruh data dan informasi kondisi lokasi yang dibutuhkan di atas kemungkinan telah tersedia di berbagai sumber yang perlu diperoleh/dikumpulkan secara legal. Laporan kajian pelingkupan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Biro Perencanaan untuk direviu kelayakannya. Penetapan lokasi DA putaran dua dilakukan oleh Biro Perencanaan dan KfW. b. Monitoring, Pelaporan, dan Verifkasi (MRV) Karbon Selama berjalannya tahap implementasi REDD+, yaitu setelah program dimulai, pengurangan emisi dan data lainnya perlu diukur dan dipantau/dimonitor untuk pembuatan laporan pemantauan karbon. Monitoring sangat penting agar para pendukung program dapat mengkompensasikan pengurangan emisi. Baik data hasil penginderaan jauh maupun lapangan/teristris/ground-base diperlukan untuk memantau

status emisi karbon hutan. Fokus pekerjaan pada tahap ini adalah pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK), Refference Emission Level (REL), dan inventarisasi karbon hutan. Pada laporan pemantauan, pelaksana Program ForClime Kabupaten (DPMU) membuat laporan status pelaksanaan kegiatan program DA, mencatat, dan mendokumentasikan semua data dan parameter dengan cermat, serta memantau dan menghitung pengurangan ataupun perpindahan emisi yang dihasilkan selama periode tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P.30/Menhut- II/2009, REL Nasional ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan, REL Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Penetapan REL Kabupaten didukung oleh program ForClime-TC. Sedangkan penetapan REL Kegiatan Percontohan (DA) ditetapkan oleh Pelaksana Program di Kabupaten, yaitu Dinas yang menangani urasan Kehutanan Kabupaten. c. Investasi DA Investasi dan pelaksanaan DA di kabupaten bertujuan untuk menguji metodologi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, DA akan menyediakan peluang pendapatan alternatif yang mendukung penggunaan lahan berkelanjutan yang lebih sensitif karbon, untuk pengembangan mata pencaharian secara berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati. Kegiatan Percontohan (DA) mencakup serangkaian pendekatan yang berbeda untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Untuk DA putaran pertama, telah dilakukan investasi cepat di 41 Desa yang berada di dalam dan disekitar areal DA. Masing- masing desa memperoleh bantuan hibah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang kegiatannya merujuk pada hasil kajian kelayakan investasi jangka pendek. Sedangkan kegiatan investasi selanjutnya yang berjangka waktu lebih panjang merujuk pada Concept Paper yang telah disepakati bersama antara PEA dan KfW melalui No Objection Letter (NOL) tanggal 7 April 2014 dan hasil kajian kelayakan investasi jangka panjang pada masing-masing DA. Secara umum pilihan-pilahan kegiatan investasi meliputi: a) Mengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBFM) melalui fasilitasi memperoleh perijinan dan pengelolaan kawasan konsesi (Hutan Desa dan Pola Kemitraan); b) Pemetaan tata guna lahan pertsipatif (PLUP);

c) Pengelolaan hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF) terutama 5 dan 6; d) Patroli hutan berbasis masyarakat; e) Pengembangan agroforestry; f) Pembangunan persemaian masyarakat/desa; g) Penanaman pohon (pengkayaan/blok); h)Pengembangan teknis perladangan produktif; i) Pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK); j) Pelaksanaan training sesuai kebutuhan/tematik; k) Penyusunan peraturan desa terkait tana guna lahan

perlindunganhutandankonservasikeanekaragamanhayati. Investasi ini pada dasarnya bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan konservasi hutan dan pengelolaan hutan lestari (PHL) pada tingkat unit manajemen, serta peningkatan cadangan karbon hutan. Salah satu tujuan Program ForClime adalah mengembangkan strategi dan melaksanakan upaya agar keberadaan sumber daya hutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di dalam dan di sekitar hutan, dengan cara menjaga, melindungi dan memanfaatkan hutan secara lestari yang berdimensi rendah emisi karbon. Hasilnya berupa peningkatan perikehidupan masyarakat, yaitu peningkatan penghasilan, peningkatan kesejahteraan, berkurangnya kerentanan, meningkatnya ketahanan pangan, dan penggunaan sumberdaya alam yang lebih lestari/berkelanjutan yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan. Pelaksanaan Program ForClime FC menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan perikehidupandanmata pencaharian secara berkelanjutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar lokasi DA. Mata pencaharian rumah tangga atau individu dapat diartikan sebagai “sumber penghidupan”, yang didasarkan pada kemampuan mereka berupa aset-aset termasuk keuangan, fisik, sumber daya manusia dan sosial, serta pekerjaan. Tambahkan peningkatan perikehidupan. Selanjutnya, rujukan investasi DA REDD+ adalah seperti yang tercantum dalam dokumen Financing Agreement, Separate Agreement (SA), dan Program Manual.

d. Pelatihan / Training REDD+ merupakan isu yang relatif baru, sehingga pengembangan kapasitas melalui pelatihan merupakan faktor penting untuk keberhasilan pelaksanaan DA di lapangan. Semua pihak yang terkait dengan kegiatan DA merupakan sasaran peningkatan kapasitas. Untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan, maka pihak-pihak yang memerlukan pelatihan perlu diidentifikasi dan dikelompokan sesuai peran dan tingkatannya. Kegiatan pelatihan dapat dilakukan melalui kerjasama dan/atau dilaksanakan oleh penyedia program pelatihan. Dalam proses penyelenggaran agar diperhatikan siklus pelatihan seperti gambar di bawah: a) Identifikasi Kebutuhan Pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pelatihan. Terminologi yang sering digunakan adalah Training NeedsAssessment (TNA) atau Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (IKP).Tujuan utama dari TNA/IKP dalam konteks program ini adalah untuk menentukan materi-materi pelatihan yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok sasaran (peserta pelatihan), sehingga pelatihan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hasil utama kegiatan TNA antara lain: -Tipe-tipe pelatihan yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok sasaran; -Kurikulum dan silabus masing-masing tipe pelatihan; -Metode pengajaran; -Peserta pelatihan; Langkah 1 IdentifikasiKebutuhanPelatihan Langkah 2 PelaksanaanPelatihan Langkah 3 EvaluasiPelatihan

-Materi-materi pengajaran. Secara umum, langkah-langkah TNA mencakup:

• Mengetahui standar kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang harus dimiliki oleh calon peserta dalam posisi tertentu;
• Mengukur kompetensi nyata dari kelompok sasaran (peserta pelatihan potensial);
• Mengukur perbedaan kompetensi antara standar dengan realisasi;
• Merumuskan perbedaan dalam bentuk kurikulum pelatihan. Metode TNA mencakup pengukuran langsung atau wawancara. Metode pengukuran langsung akan menghasilkan data yang lebih akurat, namun proses ini memiliki kesulitan yang tinggi seperti memerlukan keahlian, waktu, tenaga dan biaya. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan TNA bervariasi, akan tetapi 3 bulan diperkirakan prediksi yang masuk akal. TNA dapat merujuk pada penelitian lain hasil CBNA RECOFTC, GIZ, dll., meskipun perlu pencermatan lebih lanjut. Untuk meminimalkan variasi dalam hal latar belakang pengetahuan dan pengalaman serta tingkat otoritas calon peserta, maka terhadap sasaran/peserta pelatihan perlu dilakukan pengelompokan. Pembagian tingkatan yang memungkinkan bagi kelompok sasaran/peserta adalah sebagai berikut :
• Tingkat 1:Masyarakat lokal;
• Tingkat 2:Kepala desa, staf instansi pemerintah/staf di perusahaan/koperasi;
• Tingkat 3:Pejabat eselon 3 atau 4 di instansi pemerintah, pejabat-pejabat di perusahaan, tenaga ahli di LSM, penyuluh/dosen/peneliti muda dan menengah;
• Tingkat4:Pejabat pembuat kebijakan teknis di instansi pemerintah, perusahaan, pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pimpinan LSM;
• Tingkat 5:Pejabat politik Pengelompokan peserta ini bertujuan antara lain menghindari suasana kaku dalam pengajaran akibat perbedaan tingkatan posisi antara peserta. Guna mengembangkan proses diskusi

dalam proses pelatihan, maka peserta pelatihan disarankan berasal dari elemen-elemen yang berbeda. b) Pelaksanaan Pelatihan. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan berdasarkan hasil TNA/IKP. Pelatihan dapat dilaksanakan bekerja sama dengan pihak- pihak lainnya. Lembaga pelatihan yang potensial untuk dikembangkan kerjasama adalah Pusat Diklat Kehutanan beserta Balai Diklat Kehutanan di daerah, lembaga mitra kerjasama luar negeri, LSM, dan lembaga penyedia program pelatihan. Kerjasama di atas dilakukan baik dalam aspek program pelatihan maupun dukungan akomodasi. Pola pelatihan yang dapat dilakukan baik berupa pelatihan klasikal/dormitory maupun inhouse training. c) Evaluasi pelatihan (Post-Training Evaluation). Kegiatan Post-Training Evaluation bertujuan utama untuk mengukur efektifitas pengorganisasian pelatihan serta efektivitas hasil pelatihan. Output yang diharapkan antara lain:

• Perbaikan kurikulum dan silabus untuk tipe pelatihan yang sama; dan - Menciptakan tipe pelatihan baru yang relevan. Evaluasi pelatihan meliputi evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan.Evaluasi penyelenggaraan pelatihan dilakukan masih dalam satu rangkaian kegiatan pelatihan, baik terhadap program pelatihan maupun dukungan akomodasinya. Sedangkan evaluasi hasil pelatihan dilaksananakan setelah peserta diklat mempraktekan hasil pelatihan dalam pekerjaannya, yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu setelah proses pelatihan. e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Partisipasi masyarakat menjadi salah satu bagian penting dari pelaksanaan program sebagai salah satu dari pendekatan pelaksanaan DA REDD+: “Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perancangan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan serta formalisasi persetujuan/kesepakatan masyarakat setelah sosialisasi (informed consent)”. Proses ini diperlukanuntuk mendapatkan kepercayaan dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program yang sedang berjalan. Ketika suatu program diterima dengan baik dan

pelaksanaannya melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat secara adil dari program, dan hal ini akan semakin kuat meningkatkan peluang kesuksesan program. Dengan pelaksanaan kerangka kerja FPIC(Free, Prior, and Informed Consent) atau“Persetujuan bebas tanpa paksaan, Didahulukan, dan Diinformasikan, programharus menjelaskan apa yang direncanakan, bernegosiasi dengan masyarakat, dan menentukan apakah masyarakat setuju atau menolak rencana program sebagai pihak yang terkena dampak secara langsung. FPIC yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat juga memainkan peranan penting sebagai pengaman (safeguard) untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan program REDD+. Dalam prakteknya, Program ForClime perlu mewujudkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dengan merujuk pada kondisi DA, kegiatan- kegiatan yang dapat diterapkan antara lain seperti: a) Penguatan kelembagaan yang telah ada dengan melibatkan stakeholder-stakeholder, khususnya dari masyarakat; b) Penguatan kapasitas kelembagaan sosial - untuk mendukung pembangunan hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, (antara lain koperasi dan kelembagaan ekonomi perempuan seperti simpan pinjam); c) Menerapkan pengelolaan hutan kolaboratif dengan masyarakat, seperti agroforestry. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesuksesan program dalam rangka perbaikan/peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu bagian penting dari pelaksanaan program sebagai salah satu dari pendekatan pelaksanaan DA REDD+: “Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perancangan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan serta formalisasi persetujuan/kesepakatan masyarakat setelah sosialisasi (informed consent)”. Proses ini diperlukanuntuk mendapatkan kepercayaan dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program yang sedang berjalan. Ketika suatu program diterima dengan baik dan pelaksanaannya melibatkan partisipasi masyarakatsecaraaktif, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat secaraadildari program, dan hal ini akan semakin kuat meningkatkan peluang kesuksesan program.

Dengan pelaksanaan kerangka kerja FPIC(Free, Prior, and Informed Consent) atau“Persetujuan bebas tanpa paksaan, Didahulukan, dan Diinformasikan, programharus menjelaskan apa yang direncanakan, bernegosiasi dengan masyarakat, dan menentukan apakah masyarakat setuju atau menolak rencana program sebagai pihak yang terkena dampak secara langsung. FPIC yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat juga memainkan peranan penting sebagai pengaman (safeguard) untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan program REDD+. Dalam prakteknya, Program ForClime perlu mewujudkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dengan merujuk pada kondisi DA, kegiatan- kegiatan yang dapat diterapkan antara lain seperti: a) penguatan kelembagaan yang telah ada dengan melibatkan stakeholder-stakeholder, khususnya dari masyarakat; b) penguatan kapasitas kelembagaan sosial - untuk mendukung pembangunan hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, (antara lain koperasi dan kelembagaan ekonomi perempuan seperti simpan pinjam); c) menerapkan pengelolaan hutan kolaboratif dengan masyarakat, seperti agroforestry. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesuksesan program dalam rangka perbaikan/peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi-strategi pelibatan masyarakat dalam kegiatan Program FORCLIME adalah sebagai berikut; a) FPIC di awal dan sepanjang pelaksanaan program. b) Perencanaan kegiatan secara partisipatif seperti penggunaan metode SLA (Sustainability Livelihood Approach) pada pelaksanaan kajian kelayakan dan penggunaan metode perencanaan tata guna lahan partisipatip (Participatory Land Use Planning/PLUP). c) Pelaksanaan kegiatan investasi jangka pendek yang melibatkan masyarakat secara maksimal, terutama perempuan. Implementasi kegiatan Jangka Panjang juga akan dilakukan denganstrategi yang sama melalui pelibatan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat. d) Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam bentuk PembentukanKelembagaan DA (KMPH dan TPPD) juga merupakan strategi yang lebih permanen dan lebih berdaya guna dalam melakukan pemberdayaan masyarakat seperti fasilitasi

penyelesaian konflik, Human Capacity Building (HCB), media pembelajaran dan pemandirian yang strategis, dst. e) Perjanjian kolektif masyarakat atas Program Kepatuhan (Compliance) REDD akan menjadi pembelajaran serius terhadap pembangunan kesadaran bersama dan team building di masyarakat dimana komitmen dan tanggung jawab dari setiap elemen masyarakat yang melibatkan diri dalam Kegiatan Jangka Panjang harus bekerja dengan baik sehingga tidak merugikan pihak lain yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan komitmen program. Selanjutnya, revolving fund yang akan dikucurkan sebagai reward atas terlaksananya program REDD Compliance juga tetap merupakan kelanjutan dari proses pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi. f) Seiring berjalannya pelaksanaan kegiatan Pengembangan DA Jangka Panjang, akan dilakukan pula pelatihan-pelatihan yang mendukung kegiatan tersebut di masyarakat. Pelatihan- pelatihan yang telah dan akan dilaksanakan merupakan bagian tak terpisah dari upaya Pemberdayaan masyarakat. Karena partisipasi tanpa peningkatan kesadaran masyarakat akan berarti mobilisasi semata dan ini dapat kontra produktif terhadap pemberdayaan masyarakat yang menjadi strategi utama membangun kesejahteraan masyarakat. f. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat menjadi salah satu bagian penting dari pelaksanaan program sebagai salah satu dari pendekatan pelaksanaan DA REDD+: “Memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam perancangan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan serta formalisasi persetujuan/ kesepakatan masyarakat setelah sosialisasi (informed consent)”. Proses ini untuk mendapatkan kepercayaan dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program yang sedang berjalan. Ketika suatu program diterima dengan baik dan pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat/keuntungan dari program, dan hal ini akan semakin kuat meningkatkan peluang kesuksesan program. Dalam konteks ini, sejak awal persiapan dan sosialisasi ProgramForClime memerlukan adanya “Persetujuan bebas tanpa paksaan, Didahulukan, dan Diinformasikan (Free, Prior, andInformedConsent/FPIC). Dengan pelaksanaan kerangka kerja FPIC, programharus menjelaskan apa yang direncanakan, bernegosiasi dengan masyarakat, dan menentukan apakah

masyarakat setuju atau menolak rencana program sebagai pihak yang terkena dampak secara langsung. FPIC yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat juga memainkan peranan penting sebagai pengaman (safeguard) untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan program REDD+. Dalam prakteknya, Program ForClime perlu mewujudkan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Dengan merujuk pada kondisi DA, kegiatan- kegiatan yang dapat diterapkan antara lain seperti: a) penguatan kelembagaan yang telah ada dengan melibatkan stakeholder-stakeholder, khususnya dari masyarakat b) penguatan kapasitas kelembagaan sosial - untuk mendukung pembangunan hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, (antara lain koperasi dan kelembagaan ekonomi perempuan seperti simpan pinjam), c) menerapkan pengelolaan hutan kolaboratif dengan masyarakat, seperti agroforestry. d) Keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesuksesan program dalam rangka perbaikan/peningkatan kesejahteraan masyarakat. e) Strategi-strategi pelibatan masyarakat dalam kegiatan Program FORCLIME adalah sebagai berikut; f) FPIC di awal dan sepanjang pelaksanaan program. g) Perencanaan kegiatan secara partisipatif seperti penggunaan metode SLA (Sustainability Livelihood Approach) pada pelaksanaan kajian kelayakan dan penggunaan metode perencanaan tata guna lahan partisipatip (Participatory Land Use Planning/PLUP). h)Pelaksanaan kegiatan investasi jangka pendek yang melibatkan masyarakat secara maksimal, terutama perempuan. Implementasi kegiatan Jangka Panjang juga akan dilakukan strategi yang sama melalui pelibatan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat. i) Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam bentuk pembentukan Kelembagaan DA (KMPH dan TPPD) juga merupakan strategi yang lebih permanen dan lebih berdaya guna dalam melakukan pemberdayaan masyarakat seperti fasilitasi penyelesaian konflik, Human Capacity Building (HCB), media pembelajaran dan pemandirian yang strategis, dst.

j) Perjanjian kolektif masyarakat atas Program Kepatuhan (Compliance) REDD akan menjadi pembelajaran serius terhadap pembangunan kesadaran bersama dan team building di masyarakat dimana komitmen dan tanggung jawab dari setiap elemen masyarakat yang melibatkan diri dalam Kegiatan Jangka Panjang harus bekerja dengan baik sehingga tidak merugikan pihak lain yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan komitmen program. Selanjutnya, revolving fund yang akan dikucurkan sebagai reward atas terlaksananya program REDD Compliance juga tetap merupakan kelanjuta dari proses pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi. k) Seiring berjalannya pelaksanaan kegiatan Pengembangan DA Jangka Panjang, akan dilakukan pula pelatihan-pelatihan yang mendukung kegiatan tersebut di masyarakat. Pelatihan- pelatihan yang telah dan akan dilaksanakan merupakan bagian tak terpisah dari upaya Pemberdayaan masyarakat. Karena partisipasi tanpa peningkatan kesadaran masyarakat akan berarti mobolisasi semata dan ini dapat kontra produktif terhadap pemberdayaan masyarakat yang menjadi strategi utama membangun kesejahteraan masyarakat. g. Skema Distribusi Manfaat Untuk sebuah program/proyek REDD+ murni sebagaimana ketika program ForClime ini waktu itu didesain, kelanggengan (sustainability) ketersediaan dana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mitigasi dan pendukung lainnya diperoleh dari hasil penjualan karbon melaluiunit penurunan emisi (Certified Emission Reduction/CER) dalam skema standar perdagangan carbon tertentu, misalnya Verified Carbon Standard (VCS), Plan Vivo, dll. Hasil penjualan ini setelah dikurangi biaya-biaya diperlukan untuk memelihara keberadaan dalam suatu standar, didistribusikan kepada pihak-pihak yang ikut atau terkait dalam pelaksanaan mitigasi (penurunan emisi). Dalam konteks ini, skema distribusi pendapatan penjualan karbon telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009; meskipun demikian masih dimungkinkan untuk menguji skema distribusi manfaat selain yang telahada agar dapat diterapkan di tingkat proyek.program. Memperhatikan perkembangan potensi pasar karbon dunia dan dalam negeri yang tidak menentu serta mempertimbangkan kecilnya kelayakan simpanan dan tambahankarbon di areal Demonstration Activity (DA) yang dikembangkan oleh ForClime untuk menghasilkan CER secara signifikan (layak dipasarkan), maka ForClime lebih memfokuskan pada pengembangan model-

model atau skema-skema penyaluran dana (disbursement scheme) dari pengelola program kepada para pelaku kegiatan di lapangan, terutama masyarakat lokal. Disamping untuk kepentingan pelaksanaan program, hal ini dilakukan untuklebihmenjaminkesiapanmasyarakatlokal, sebagai penerima manfaat, jika di masa dating mereka menerima pembiayaan pembangunan di desa nyadari sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya, terutama program-program yang mendukung upaya peningkatan pengelolaan hutan lestari dan perlindungan hutan. Potensi pendanaan altenatif ini misalnya bersumber dari proyek-proyek kerja sama atau dana Community Social Responsibity (CRS) dari perusahaan. Salah satu skema penyaluran dana ke masyarakat telah disusun dan telah diuji pada saat penyaluran dana investasi awal jangka pendek (quick start investment) pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2015 akan diujikan skema penyaluran dana investasi jangka panjang (long term investment) yang skemanya telah disusun pada tahun 2014. Selain itu

skema penyaluran dana investasi yang berbasis insentif perlu segera disusun dengan melibatkan Kementerian Keuangan agar dapat dijamin pelaksanaannya dan kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang ada. Berbagai skema distribusi manfaat dan insentif tersebut, pada intinya dirancang dan diujikan agar investasi demonstration activities dalam program Forclime-FC dapat menurunkan tekanan terhadap dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam hutan, dan pada giliranya dapat memberikan outcome penurunan emisi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. III.PENGELOLAAN ANGGARAN Pelaksanaan Program ForClime modul FC dibiayai dari kontribusi Pemerintah Jerman dan Pemerintah INDONESIA. Kontribusi pemerintah Jerman dilaksanakan/disalurkan melalui Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), di bawah kerjasama keuangan/Financial Cooperation (FC). Sesuai mekanisme pengelolaan APBN, kontribusi pemerintah Jerman untuk Program Kerjasama tersebut termasuk kategori hibah. Sedangkan pembiayaan Program dari kontribusi pemerintah INDONESIA merupakan dana pendamping. Pengelolaan dana hibah untuk pelaksanaan Program ForClime FC dilakukan melalui ketentuan pengelolaan APBN. Dana hibah bersama dengan dana pendamping merupakan bagian dari anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan

kerja (Satker) pelaksana. Secara teknis, kegiatan Program di lapangan dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara, Kabupaten Berau di Kalimantan Timur, serta Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Pilihan pelaksanaan TP dimaksudkan agar para pemangku kepentingan dengan entitas Pemerintah Kabupaten akan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan mekanisme REDD+ termasuk skema pendanaan/pembiayaannya, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kebijakan, strategi dan rencana pembangunan masing-masing. Berdasarkan mekanisme pengelolaan APBN, baik dana hibah maupun dana pendamping (rupiah murni pendamping/RMP) Program ForClime FC dimasukan dalam DIPA satuan kerja (Satker) TP. A.Pengelolaan Dana Hibah Secara umum alokasi terbesar penggunaan dana hibah adalah untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan investasi DA REDD+. Dana investasi akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan skema DA REDD+, yang akan menghasilkan kredit karbon yang akan memiliki nilai pada penjualan di pasar internasional. Pendapatan dari hasil pemasaran karbon secara teoritis merupakan sumber pendanaan untuk pengelolaan hutan secara lestari (PHL/SFM). Namun demikian, sejalan dengan berkembangnya pemahaman dan pendekatan pelaksanaan DA REDD+, penggunaan dana investasi akan menjadi lebih luas tidak hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan berbasis karbon, tetapi juga kegiatan-kegiatan untuk menciptakan prakondisi, kegiatan- kegiatan pendukung, dan tak kalah penting kegiatan-kegiatan untuk menciptakan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar lokasi DA. Sesuai dengan dokumen perjanjian, dana investasi Program ForClime FC dapat digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi:

1. Operasional NPMU dan DPMU;
2. Pengadaan peralatan ;
3. Pelaksanaan MRV karbon;
4. Konsultansi;
5. Langkah-langkah investasi termasuk investasi komplementer DA. Secara umum, mekanisme pengelolaan hibah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 191/PMK.05/2011 tanggal 30 November 2011. Dalam konteks

administrasi yang tertib, pengelolaan dana hibah untuk program FORCLIME harus mengikutiPeraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau HibahLuar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus, dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per- 33/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Nomor 2007 66 089 KfW Jerman untuk Program Forest Programme (Support for the Ministry of Forestry). Prosedur penggunaan dana HLN harus dipahami dengan benar, karena kesalahan yang ditimbulkan akibat kesalahan alokasi penggunaan dana HLN tidak dapat diganti oleh donor. Selanjutnya, penggunaan dana dalam RKA-KL, sumber dana HLN juga harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam perjanjian hibah. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dalam penyertaan dana yang pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan pembayaran/payment error dan dinyatakan ineligible. Kelebihan penarikan dana HLN akan dikembalikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223/PMK.05/2013. B.Pengelolaan Dana Pendamping Seluruh anggaran untuk kegiatan ForClime dimasukan dalam dokumen anggaran (DIPA). Rencana-rencana kegiatan dan anggaran harus diajukan paling lambat bulan Juli pada T-1 dari tahun anggaran. Persiapan penganggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. C.Revisi Anggaran Revisi anggaran dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku tentang Tata cara Revisi Anggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Substansi revisi baik kegiatan teknis maupun anggarannya terlebih dahulu diusulkan dan mendapat persetujuan Executing Agency c.q. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. IV. TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengadaan barang/jasa kegiatan Program ForClime FC yang dibiayai dari dana hibah luar negeri (KfW) dilaksanakan berdasarkan prosedur pengadaan barang/jasa KfW “Guidelines for the Procurement of Supply andWork Contracts under Financial Cooperation with Developing Countries”. Halini sebagaimana dinyatakan dalam Separate Agreement antara Kementerian Kehutanan dan KfW, serta ditegaskan juga melalui surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah,

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor B- 5545/LKPP/D-VI.1.1/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Konfirmasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana Hibah Luar Negeri. Sedangkan pengadaan barang/jasa yang didanai dari Rupiah Murni (RM)/Rupiah Murni Pendamping (RMP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedua manual/pedoman pengadaan barang/jasa di atas pada hakekatnya sama yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang jelas, ringkas, dan akurat kepada para pengguna mengenai supply barang dan kontrak kerja dalam pelaksanaan program yang dibiayai baik dari hibah luar negeri ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak ada perbedaan yang mendasar antara dua pedoman tersebut, kecuali lama waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan. Untuk proses-proses yang mengikuti petunjuk KfW guidelines, beberapa tahapan memerlukan persetujuan No Objection Letter (NOL) dari KfW, antara lain:

1. Pada saat pengumuman;
2. Penawaran dokumen; dan
3. Pemberian tender kepada pemenang. Setiap kontrak untuk barang dan semua jasa lainnya (termasuk jasa konsultasi dan tenaga ahli) di bawah petunjuk ini harus diberikan sebagai berikut : Prosedur Pengadaan Jumlah nilai pekerjaan Penunjukan langsung/pembelian < EUR 5.000 Tiga penawaran harga EUR 5.000 – < EUR 100.000 Tender sesuai dengan KfW “Guidelinesfor the Procurement of Supply and Work Contracts under Financial Cooperationwith Developing Countries” (memerlukanNOL dari KfW) ≥ EUR 100.000 Pengadaan langsung untuk konsultan < EUR 30.000

Proses pengadaan barang/jasa menurut proses Penawaran Tender/Penawaran Kompetitif menurut KfW “Guidelines for the Procurement of Supply and Work Contracts under Financial Cooperation with Developing Countries”, serta proses pengadaan barang/jasa menurut Peraturan PRESIDEN Repulik INDONESIA Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dirangkum seperti yang ditunjukkan dalam bagan alur pada Lampiran 3. Kedua pedoman pengadaan baik barang dan/atau jasa menerapkan prinsip- prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil, dan akuntabel. V. ADMINISTRASI ASET Barang-barang/dokumen jasa dihasilkan selama pelaksanaan Program ForClime FC harus di administrasikan secara tertib dan benar. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam administrasi aset- aset tersebut meliputi:

1. Nilai barang;
2. Deskripsi barang;
3. Staf pengguna;
4. Penerimaan dan pengiriman/pemindahan aset. Selanjutnya, sistem pengelolaan aset berpedoman pada:
5. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Properti milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010, tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Properti Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2010 tentang Administrasi Properti Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan-Peraturan di daerah yang relevan. VI. PEMERIKSAAN/AUDITING Pemeriksaan/auditing merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi fakta-fakta yang berkaitan dengan pernyataan mengenai kejadian dan langkah-langkah ekonomi, untuk

memastikan hubungan/korespondensi antara pernyataan dengan rangkaian kriteria dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Di program ini, audit akan dilaksanakan tiap tahun oleh auditor independen yang ditunjuk oleh National Program Management Unit (NPMU). Selain oleh auditor independen, audit dilakukan juga oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI). Ruang lingkup audit meliputi kegiatan-kegiatan keuangan dan operasional program ForClime. Catatan-catatan harus dikelola dengan baik dan operasional program harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebijakan, untuk mendapatkan opini yang adil. VII. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN Untuk memastikan pelaksanaan program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin atas seluruh kegiatan pengembangan dan pengelolaan program, baik yang bersifat teknis maupun administrasi.

1. Proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ___ /Menhut-II/2014 Tentang Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 5 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (Forest And Climate Change).
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup Kementerian Kehutanan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
6. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.

VIII. PENUTUP Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan ini bersifat umum. Hal-hal yang sudah jelas di dalam petunjuk pelaksanaan ini dapat langsung dilaksanakan oleh DPMU Program ForClime sebagai Satuan Kerja Tugas Pembantuan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam petunjuk ini akan diatur lebih lanjut. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA