Pasal 3

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada penegak hukum pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kejaksaan Agung, atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang- kurangnya: a. data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; dan b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dengan dilengkapi bukti-bukti permulaan.