Pasal 11

(1) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diproses berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : a. permohonan penambahan dapat diterima dalam hal wajib pajak menambah sistem informasi transaksi usaha; b. permohonan penggantian dapat diterima dalam hal:

1. perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik mengalami kerusakan secara permanen; atau
2. wajib pajak hendak beralih menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha lain. c. permohonan pengurangan dapat diterima dalam hal wajib pajak menghentikan operasi salah satu sistem informasi transaksi usahanya; dan/atau d. permohonan pencabutan dapat diterima dalam hal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/atau Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) dihapuskan. (2) Proses penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak menyebabkan pelaporan data transaksi usaha tidak tersampaikan.

(3) Penyampaian pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (hari) sejak tanggal perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik kembali terhubung.