Pasal 6

(1) Hasil penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan

Pasal 4 ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan.

(2) Berdasarkan pagu Dana Desa dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota.

(3) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Kedua

Pengalokasian Dana Desa setiap Desa

4 / 15

DIVA | DIUNDUH PADA 22 JULI 2023

www.hukumonline.com