Pasal 4

(1) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

• 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;

• 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;

• 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan

• 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

3 / 15

DIVA | DIUNDUH PADA 22 JULI 2023

www.hukumonline.com

(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-

masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota.

(3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan formula sebagai berikut:

X = (0,25 x Y1) + (0,35 x Y2) + (0,10 x Y3) + (0,30 x Y4)

Keterangan:

X = Dana Desa kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap luas wilayah Desa nasional

Y4 = rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa

(4) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.