Pasal 29

(1) Koordinasi Pengawasan Intern dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan antara: a. Inspektorat Jenderal dengan BPKP terhadap Auditi yang sumber dananya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri; dan b. Inspektorat Jenderal dengan unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan Intern di provinsi dan/atau kabupaten/kota terhadap Auditi yang sumber dananya berasal dari dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan obyek dan waktu pelaksanaan Pengawasan Intern.