Pasal 12

(1) Terhadap suatu pulau atau lokasi sebelum ditetapkan sebagai Pulau Karantina dilakukan studi kelayakan. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan aspek: a. geografis dan topografis; b. sosial ekonomis; c. ekosistem; d. kondisi penyakit hewan dan sarana pendukung pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan e. fungsi lingkungan. (3) Studi. . . SK No 015594 A

PRESIDEN REPUBL]K INDONESIA (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.