Pasal 8

(1) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pengumpulan data jabatan: www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pengolahan data jabatan; d. verifikasi data; e. penyempurnaan hasil olahan data; dan f. perumusan dan penetapan hasil analisis jabatan. (2) Dalam melaksanakan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan Daftar Pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.