Pasal 18

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, diatur sebagai berikut : a. Dephan menyelenggarakan :

1. perumusan dan penyusunan peranti lunak di bidang perencanaan dan penentuan kebutuhan pergudangan dan instalasi pemeliharaan;

2. pengendalian inventori materiil untuk lingkup pertahanan negara;

3. inventarisasi sarana dan prasarana logistik nasional dalam rangka upaya pendayagunaannya untuk kepentingan pertahanan negara;

4. koordinasi pembinaan potensi sumber daya nasional dalam rangka upaya pendayagunaannya untuk kepentingan pertahanan negara; dan

5. pemberian bimbingan dan perizinan yang berhubungan dengan pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil dalam mendukung pertahanan negara. b. Mabes TNI melaksanakan :

6. koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil yang dilakukan oleh Angkatan;

7. kegiatan pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil TNI yang merupakan barang yang digunakan bersama untuk tingkat pusat;

8. perencanaan dan penentuan kebutuhan pengelolaan gudang dan instalasi pemeliharaan materiil TNI yang digunakan bersama (common used items); dan

9. pengendalian inventori materiil TNI yang digunakan bersama (common used items); c. Mabes Angkatan melaksanakan :

10. kegiatan pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil dan dukungan materiil Angkatan;

11. kegiatan pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil dan dukungan materiil TNI yang dibinatunggalkan kepada masing- masing Angkatan;

12. perencanaan dan penentuan kebutuhan pengelolaan gudang dan instalasi pemeliharaan yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan

13. pengendalian inventori materiil Angkatan dan materiil TNI yang dibinatunggalkan kepadanya.