Pasal 11

Pola penyelenggaraan perencanaan dan penentuan kebutuhan pada aspek pelak- sanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur sebagai berikut : a. penentuan kebutuhan didasarkan pada kepentingan organisasi; b. penentuan jenis jumlah dan persyaratan teknis harus menjamin tertib administrasi; dan c. harus transparan dan akuntabel.