Pasal 2

(1) Kriteria penetapan sekolah di daerah terpencil didasarkan kepada kecamatan yang mayoritas sekolahnya memerlukan biaya yang mahal dan/atau waktu tempuh lama untuk mengambil dana ke bank penyalur.

(2) Kriteria penetapan sekolah di daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.