Pasal 42

(1) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setelah gubernur atau

bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan penyaluran Hibah kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

• KPBJ asli bertanda tangan basah untuk pengajuan pertama yang memuat informasi paling sedikit:

1. nilai KPBJ bruto (termasuk Pajak Pertambahan Nilai);

2. tahapan/termin pembayaran; dan

3. nilai KPBJ dalam valuta asing maupun rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• amandemen KPBJ dalam hal terdapat amandemen;

• daftar barang yang diimpor (master list) yang dibuat oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa dan telah mendapatkan persetujuan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian;

• daftar rencana penarikan Letter of Credit per tahun anggaran;

• NOL atau dokumen yang dipersamakan sepanjang dipersyaratkan oleh pemberi PHLN; dan

• dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.

(2) Berdasarkan permintaan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA

BUN Pengelolaan Hibah mengajukan SPP SKP-L/C sebesar sebagian/seluruh nilai KPBJ atau yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN kepada KPPN dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Berdasarkan SPP SKP-L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan SKP-L/C dan

menyampaikan kepada Bank Indonesia atau Bank, dengan tembusan kepada:

www.hukumonline.com/pusatdata

• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

• Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen; dan

• KPA BUN Pengelolaan Hibah.

(4) Berdasarkan tembusan SKP L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Pengelolaan Hibah

memberitahukan kepada penyedia barang/jasa atau kuasanya melalui gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa, untuk mengajukan pembukaan Letter of Credit di Bank Indonesia atau Bank yang besarnya tidak melebihi nilai SKP-L/C.

(5) Penyedia barang/jasa atau kuasanya menyampaikan permintaan pembukaan Letter of Credit

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bank Indonesia atau Bank dengan melampirkan salinan:

• KPBJ;

• dokumen Perjanjian PHLN;

• daftar barang/jasa yang akan diimpor (master list) yang telah mendapat pengesahan KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan

• dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia atau Bank.

(6) Berdasarkan SKP-L/C dan permintaan pembukaan Letter of Credit sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), Bank Indonesia atau Bank:

• membuka Letter of Credit pada Bank koresponden; dan

• menyampaikan surat pemberitahuan dan dokumen pembukaan Letter of Credit kepada:

1. penyedia barang/jasa atau kuasanya;

2. KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan

3. KPPN.