Pasal 3

(1) Penetapan Daerah Kabupaten/Kota dan besarnya DAK Bidang Perdagangan untuk masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atas usul Menteri. (2) DAK Bidang Perdagangan wajib menjadi salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dikelola sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.