Pasal 3

(1) Dalam hal terjadi Unfunded PSL akibat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, aktuaris PT Asabri (Persero) menghitung Unfunded PSL. (2) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat meminta PT Asabri (Persero) menunjuk Aktuaris Independen untuk menghitung Unfunded PSL. (3) Penunjukan Aktuaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan. (4) Dalam rangka perhitungan Unfunded PSL oleh aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PT Asabri (Persero) harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Menteri Keuangan mengenai metode, asumsi, dan data peserta yang digunakan untuk menghitung Unfunded PSL.