Pasal 34

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dirjen PDN, Dirjen SPK, dan/atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.