Pasal 5

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dilakukan dengan berdasarkan pada:

• daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
• rencana . . .

• rencana tata ruang wilayah;
• perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• tingkat pertumbuhan ekonomi;
• jumlah Petani;
• kebutuhan prasarana dan sarana; dan
• kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian yang integral dari:

• rencana pembangunan nasional;
• rencana pembangunan daerah;
• rencana pembangunan Pertanian;
• rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
• rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.