Pasal 18

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diatur sebagai berikut : a. Dephan merumuskan kebijakan umum tentang pembinaan penghapusan; b. Mabes TNI merumuskan :

1. kebijakan teknis pelaksanaan operasional pembinaan penghapusan materiil TNI; dan
2. kebijakan teknis pembinaan penghapusan materiil TNI yang merupakan barang yang digunakan bersama, beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. c. UO Angkatan merumuskan :
3. kebijakan teknis pelaksanaan operasional pembinaan penghapusan materiil Angkatan; dan
4. kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan penghapusan materiil Angkatan serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.