Pasal 8

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik negara disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara yang ada. (2) Perencanaan kebutuhan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. (3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.