Pasal 13

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Menteri dapat menugaskan BUPI untuk memberikan Jaminan Obligasi. (2) Dalam hal Jaminan Obligasi diberikan oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Batas Maksimal Penjaminan dan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Obligasi oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.