Pasal 102

(1) Sistem informasi hortikultura mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi hortikultura.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi hortikultura yang terintegrasi. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan: a. perencanaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk hortikultura; dan d. pertimbangan penanaman modal. (4) Kewajiban Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi. (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit menyediakan data dan informasi mengenai: a. varietas tanaman; b. letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit usaha budidaya hortikultura; c. permintaan pasar; d. peluang dan tantangan pasar; e. perkiraan produksi; f. perkiraan harga; g. perkiraan . . .

g. perkiraan pasokan; h. perkiraan musim tanam dan musim panen; i. prakiraan iklim; j. ketersediaan prasarana hortikultura; dan k. ketersediaan sarana hortikultura. (6) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi. (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.