Pasal 5

(1) Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri. (2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa /Lurah atau nama lainnya; b. kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; c. persetujuan kedua calon mempelai; d. surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat; e. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun; f. izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;

g. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun; h. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI; i. putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang; j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda; l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing. (3) Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan. (4) Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa INDONESIA oleh Penterjemah Resmi.