Pasal 12

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha kepariwisataan sebelum izin usahanya dicabut/dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa : a. teguran lisan atau pemanggilan; b. teguran tertulis; c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan/atau d. pencabutan izin usaha pariwisata. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap oleh Pejabat yang Berwenang.