Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah. (2) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional Pengawas Koperasi yang berada di Dinas. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas.