Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau; b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik berlangsung atau tidak langsung.