Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Pelayanan Metrologi Legal. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pelaksanaan administrasi umum; dan Kepegawaian b. pelaksanaan administrasi keuangan. (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah : a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pelayanan Metrologi Legal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas; b. pengendalian surat masuk dan surat keluar; c. melakukan pengelolaan arsip; d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Pelayanan Metrologi Legal;

e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Pelayanan Metrologi Legal; f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Pelayanan Metrologi Legal; g. melaksanakan pembukuan hasil pelaksanaan pemungutan penerimaan Daerah yang berasal dari Pelayanan Metrologi Legal; h. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan penerimaan Daerah yang berasal dari Pelayanan Metrologi Legal ke Kas Daerah; i. melaksanakan penerimaan tagihan pihak ketiga kepada UPT Pelayanan Metrologi Legal; j. mengadakan pemeriksaan terhadap kebenaran tagihan pihak ketiga kepada UPT Pelayanan Metrologi Legal; k. mempersiapkan pembayaran tagihan pihak ketiga kepada UPT Pelayanan Metrologi Legal; l. melakukan pengelolaan keuangan UPT Pelayanan Metrologi Legal; m. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Pelayanan Metrologi Legal dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya;dan n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pelayanan Metrologi Legal.