Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERDA Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN

Pasal 19

BAB 6 — PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKr) PELABUHAN DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKp) PELABUHAN

  1. Di dalam DLKr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban : a. Di DLKr Daratan Pelabuhan:
  1. menyelesaikan Sertifikat Hak atas Tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas DLKr Daratan yang telah ditetapkan;
  3. memasang papan pengumuman yang memuat Informasi mengenai batas-batas DLKr Daratan Pelabuhan;
  4. melaksanakan Pengamanan terhadap Asset yang dikuasainya; dan
  5. menjaga Kelestarian Lingkungan.

b. Di DLKr Perairan Pelabuhan :

  1. menginformasikan mengenai batas-batas DLKr Perairan Pelabuhan kepada Pelaku Kegiatan Kepelabuhanan;

  2. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;

  3. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;

  4. memelihara kelestarian lingkungan;

  5. melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki, berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

(2) Didalam DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pemerintah daerah sesuai Kewenangannya berkewajiban : a. Di DLKr Daratan Pelabuhan :

  1. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas DLKr Perairan yang telah ditetapkan;
  2. memelihara keamanan dan ketertiban;
  3. memelihara kelestarian lingkungan; dan
  4. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wilayah pantai. b. DLKr Perairan Pelabuhan :
  5. menginformasikan mengenai batas-batas DLKr Perairan Pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan ;
  6. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran ;
  7. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran ;
  8. memelihara kelestarian lingkungan;
  9. melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan diperairan. c. Didalam DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :
  10. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran ;
  11. memelihara keamanan dan ketertiban ;
  12. menyediakan dan memelihara alur pelayaran ;
  13. memelihara kelestarian lingkungan ;
  14. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna wilayah pantai.
← Pasal 18 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 20 →