Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

8. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, pemerintah dan lainnya yang ditujukan kepada perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

14. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

15. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.

16. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

17. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari dalam/luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

18. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

19. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

20. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

22. Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut PPT, adalah suatu bentuk jejaring pemerintah dan non pemerintah yang menyelenggaraan layanan terpadu berbasis masyarakat yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi layanan pendampingan hukum, medis, dan psikososial.

23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2) Untuk keamanan dan/atau atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas langkah- langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan setiap tahun.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, ditambah dengan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 24 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 24 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 26/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR : 206-35/2018 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b. Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH Pembina NIP. 19750117 199602 1 001