Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi penanaman modal Daerah. (2) SPIPISE terdiri dari:

a. Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal;

b. Subsistem Pelayanan Perizinan dan Non perizinan;

c. Subsistem Pendukung. (3) Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyediakan jenis informasi antara lain:

a. informasi tanpa batasan hak akses;

b. informasi berdasar batasan hak akses. (4) Subsistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari sistem elektronik, antara lain:

a. pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;

b. pelayanan pembatalan serta pencabutan perizinan;

c. pelayanan penyampaian LKPM;

d. integrasi data antara SPIPISE dan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal;

e. penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal (Online Tracking System);

f. jejak audit (audit track). (5) Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari sistem elektronik, antara lain:

a. pengaturan penggunaan jaringan elektronik;

b. pengelolaan keamanan sistem elektronik dan jaringan elektronik;

c. pengelolaan informasi yang ditampilkan dalam SPIPISE;

d. pengaduan terhadap masalah dalam penggunaan SPIPISE;

e. pelaporan perkembangan penanaman modal;

f. penyediaan panduan penggunaan SPIPISE.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: