Pasal 29

(1) Pusat pelayanan Rehabilitasi Sosial yang didirikan swasta dan masyarakat harus berbadan hukum dan didaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat pelayanan Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki: a. program kerja dibidang Rehabilitasi Sosial Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan; c. sumber daya manusia; dan d. kelengkapan sarana dan prasarana.