Pasal 32

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menolak permohonan Izin Lingkungan apabila permohonan Izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau rekomendasi UKL-UPL. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.