Pasal 9

(1) Dinas melakukan pengendalian pelaksanaan pembayaran honorarium mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran honorarium dan rekonsiliasi data penerima honorarium dengan Perangkat Daerah terkait.