Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah membentuk komite Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah. (2) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif. (3) Keanggotaan komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan atas: a. unsur Pemerintah Daerah; b. akademisi; c. Pelaku Ekonomi Kreatif; d. dunia usaha; e. unsur media; dan/atau f. unsur lain sesuai kebutuhan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.